KORUPSI
Jokowi dalam beberapa kasus disebut-sebut oleh tersangka koruptor. Diantaranya Jokowi disebut oleh Udar Pristono (mantan Kadishub DKI Jakarta) yang terseret kasus korupsi Bus TransJakarta asal China pada tahun anggaran 2013. Proyek yang dibagi dalam dua paket itu bernilai Rp 150 miliar. Penetapan Udar sebagai tersangka itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor: Print – 76/F.2/Fd.1/09/ 2014 tanggal 16 September 2014. Dalam kasus tersebut, negara dirugikan sebesar 54.3 Milyar. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony T Spontana mengatakan, dari hasil audit yang diserahkan BPKP, kerugian negara atas mark up proyek yang memakan anggaran Rp 1,5 Triliun itu mencapai Rp 54,389.065.200. "Kerugian keuangan negara dari hasil audit BPKP, telah ditetapkan sebesar Rp 54,3 miliar," ujar Tony, Jumat (15/8/2014) seperti diberitakan ROL.
Kuasa hukum Udar melalui Feldy Taha mengklaim memiliki bukti kuat yang bisa menyeret Jokowi ke Kejaksaan Agung untuk diperiksa. "Saya dan tim sudah menemukan bukti yang bisa dapat menyeret Gubernur. Bukti itu dalam bentuk SK Gubernur mengenai pekerjaan penggunaan barang dan kuasa penggunaan anggaran," kata Feldy, Minggu (25/5/2014) malam seperti dikutip okezone.
Selain kasus Bus TransJakarta, Jokowi disebut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Solo Budi Suharto dalam kasus korupsi Videotron Manahan Solo ditahun 2008. Kasus ini bermula dari disposisi untuk memberikan pekerjaan pemasangan reklame videotron itu kepada PT. Loka Niaga Adipermata.
Penetapan lokasi dan kelayakan (Feasibility Study) pemasangan reklame videotron itu sebelumnya sudah dilakukan oleh CV. Tika Martindo dengan sumber anggaran APBD sebesar Rp. 90 juta. Penetapan CV. Tika Matindo sebagai pelaksana studi kelayakan dilakukan tanpa lelang. Penunjukan langsung oleh Kadispenda. Kasus ini akhirnya beku setelah Kejari Solo yang sudah menetapkan Budi Suharta sebagai tersangka, namun tiba – tiba status tersangka korupsi Budi Suharta dicabut kembali tanpa dasar dan alasan yang jelas.
IDEOLOGI
Selain berbagai tersangka koruptor yang menyebut nama Jokowi yang dianggap terlibat dalam berbagai kasus, masalah ideologi saat ini menjadi pekerjaan rumah yang mengancam Jokowi. Masalah ideologi ini berupa dukungan terhadap ideologi tertentu baik dalam partai politik yang menjadi kendaraan politiknya maupun kebijakan yang hendak diraih.
Seperti diketahui, Indonesia berada dalam ancaman berbagai ideologi yang saat ini sedang menancapkan kukunya. Seperti ideologi komunisme yang mulai diwacanakan kembali dengan cara mempertanyakan sejarah pemberontakan G30S PKI, wacana rekonsiliasi korban operasi melawan komunisme, wacana pemulihan nama baik keluarga PKI, hingga wacana pencabutan TAP MPRS no 26 tahun 1966 tentang pelarangan ideologi Komunisme.
Ancaman ideologi liberalisme juga mengancam Jokowi. Hal ini diindikasikan dengan adanya kesiapan investor-investor asing yang hendak memasuki Indonesia khususnya pasar bebas 2015. Baik dari pengusaha China (transJakarta, Jembatan Selat Sunda, Jakarta Great Wall, dan lain-lain), maupun dari pengusaha asing lainnya. Selain itu, tuntutan pasar terhadap syarat modal minimum perbankan 1 Trilyun hingga memaksa bank-bank kecil berlomba-lomba menghimpun dana masyarakat.
Sebagai catatan iPos, bahwa terbukanya pasar Indonesia akan mempengaruhi berbagai industri. Beberapa diantaranya adalah : perbankan dengan masuknya bank asing, pertambangan, penjualan minyak asing (SPBU asing), hingga Usaid dengan program PPG (program penataan dan pemerataan guru) dengan kurikulum yang distandardisasi.
HUTANG LUAR NEGERI
Saat ini, Indonesia memiliki hutang luar negeri sebesar USD$290,6 Milyar atau setara 3500 Trilyun rupiah. Utang ini terdiri dari utang luar negeri swasta sebesar USD 154,4 miliar dan utang luar negeri pemerintah dan bank sentral sebesar USD 134,15 miliar. Melansir data DJPU Kementerian Keuangan, di Jakarta, Senin (22/9/2014), selama 10 tahun menjabat, SBY telah menambah utang negara sekira Rp1.232,31 triliun atau naik 94,82 persen hingga Agustus 2014. Hutang-hutang ini juga akan bertambah besar mengingat defisit APBN 2014 yang mencapai Rp 224,2 triliun. Oleh karena itu tidak berlebihan jika tahun 2014 ini diperkirakan hutang Indonesia akan menembus level 3.500 Trilyun Rupiah.
Oleh karena Jika ini yang terjadi, maka dengan jumlah penduduk sebanyak lebih kurang 240 juta jiwa, maka hutang masing-masing anak bangsa Indonesia menanggung hutang sebesar lebih dari Rp. 14.000.000,-. Bahkan tidak salah jika ada pendapat yang menyatakan bahwa setiap bayi yang lahir sudah menanggung beban hutang 13 juta rupiah.
Dalam Buku Statistik dinyatakan bahwa Utang luar negeri didefinisikan sebagai utang penduduk (resident) yang berdomisili di suatu wilayah teritori ekonomi kepada bukan penduduk (non resident). Konsep dan terminologi utang luar negeri ini mengacu pada IMF’s External Debt Statistics: Guide for compilers and Users (2003). Untuk itu dapat diarikan bahwa hutang Indonesia adalah hutang rakyat Indonesia.
Ketua Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan mengatakan untuk mengurangi utang luar negeri ini pemerintah Jokowi-JK harus kerja keras melakukan penghematan. Apalagi saat ini utang luar negeri pemerintah tumbuh tengah tumbuh lebih tinggi dibandingkan milik swasta."Harus ada kondisi penghematan dalam belanja pemerintah dan peningkatan penerimaan. Tapi penghematan jangan selalu menyalahkan subsidi BBM," ucap Dani ketika ditemui di Tebet, Jakarta, Minggu (21/9).
Menurut Chairul, seperti rilis yang diterima metrotvnews.com, pembengkakan terjadi karena biaya utang dari luar negeri lebih murah dibandingkan biaya utang dalam negeri. Selain itu, loan to deposit ratio (LDR) bank-bank di Indonesia rata-rata sudah lebih dari 90 persen. Kemampuan perbankan memberikan pinjaman kepada pengusaha menjadi terbatas. “Ini kita juga punya masalah, masalah kita sebenarnya utang luar negeri swasta yang meningkat,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung di Kantor Menko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (22/5/2014).
ANCAMAN DESINTEGRASI
Setidaknya ada dua wilayah yang secara jelas mengancam melakukan desintegrasi. Aceh dan Papua yang akan memperingati 'kemerdekaannya'. Di Tegal beberapa waktu silam, ribuan bendera Gerakan Aceh Merdeka disita dari salah seorang pengusaha Sablon. Kelompok bersenjata Aceh juga telah menampakkan diri dalam sebuah foto yang berlatar belakang hutan dan memegang senjata otomatis laras panjang. Diperkirakan pada bulan Desember kelak, perayaan ulang tahun GAM akan berlangsung dengan beberapa kejadian baik sebelum dan setelah perayaan.
Di Timur Indonesia, pemberontak Organisasi Papua Merdeka juga bersiap memperingati hari kemerdekaan Negara Federasi Papua Barat (NFPB) pada tanggal 19 Oktober besok. Dukungan media dalam dan luar negeri seperti seolah disetting atas nama Hak Asasi Manusia. Tuntutan referendum menggema hingga di sidang PBB yang diklaim melaporkan permasalahannya tersebut. Media luar negeri datang dan mewawancarai tokoh-tokoh OPM, seperti yang terjadi pada jurnalis asal Prancis. Forkorus Yobisembut dan George Waromi tokoh NFPB yang mengklaim dirinya sebagai Presiden dan Perdana Menteri NFPB telah dibebaskan pada bulan Juli 2014 silam setelah menjalani hukuman atas pasal pemberontakan dari Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Abepura.
Belum lagi isu referendum yang pernah disuarakan masyarakat Yogyakarta, atas penolakan dicabutnya status Daerah Istimewa karena refisi UU keistimewaan Yogyakarta. Permasalahan pembagian APBD juga mengancam wilayah Medan karena porsi pendapatan daerah dan pusat tidak berimbang.
Isu investasi juga menjadi benih desintegrasi di beberapa wilayah di Sulawesi. Bibit konflik antar masyarakat karena pemekaran wilayah juga turut memperkeruh situasi dan memanaskan politik saat ini. Belum lagi terkait kampanye wilayah yang dilakukan China di kawasan Laut China Selatan terhadap gugus kepulauan Natuna yang kaya akan gas alam.
POLITIK
Permasalahan terakhir yang mengancam Jokowi adalah permasalahan Politik. Jokowi dan koalisi Indonesia Hebat yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersama partai-partai lain telah kehilangan momentum dan pengaruhnya di Parlemen. Sejak disahkannya UU Pilkada yang mengembalikan semangat Pancasila (sila keempat "dalam permusyawaratan dan perwakilan") sehingga pilkada akan dilakukan secara tidak langsung, kemudian pemilihan ketua DPR, pemilihan ketua MPR nampak menjadi ancaman politik pemerintahan Joko Widodo.
Ancaman politik mengancam Jokowi dalam kebijakan dan usulan perundang-undangannya yang berpotensi dimentahkan oleh Parlemen dan MPR. Selain itu, usulan anggaran pemerintahan juga berpotensi digagalkan sehingga potensi pemerintahan "shutdown" bisa terjadi kapan saja. Menurut pimpinan lembaga riset Indonesia Public Institute Karyono Wibowo situasi Indonesia saat ini hampir sama. "Akibat kisruh politik, proposal anggaran Obama tidak disetujui, AS terpaksa shutdown untuk beberapa waktu. Apa kita mau Indonesia shutdown seperti AS?" tegasnya di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/10/2014) melalui detikfinance
http://www.independenpos.com/
0 komentar:
Posting Komentar